Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) di Pulau Galang, Batam Kepulauan Riau (Kepri) menjadi fenomena di masa awal Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Ya, fasilitas kesehatan dengan kapasitas 350 pasien positif Covid-19 ini dikerjakan dalam waktu sangat singkat, hanya sekitar 1 bulan saja.
Capaian Indonesia dalam format RSKI Galang ini menjadi sejarah baru bagi sektor konstruksi Indonesia. Meskipun di belahan dunia lain (China dan Rusia) hal serupa lebih dulu dilakukan, bahkan dengan durasi yang lebih singkat dan kapasitas rumah sakit yang lebih besar.
Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke RSKI Galang pada 6 April 2020 lalu, menandai fasilitas kesehatan khusus infeksi ini resmi membuka layanan bagi pasien positif Covid-19. Dengan kelengkapan fasilitas isolasi, observasi, lab, instalasi jenazah, hingga landasan helikopter. Di RSKI Galang juga terdapat gedung farmasi dan gizi, mes petugas medis, air bersih dan instansi pengolahan limbah.
Laman tirto.id edisi 28 Mei 2020 dalam tulisan berjudul “Sedot Rp400 M Saat Pandemi, RS Pulau Galang Dianggap Proyek Boros” menjelaskan kalau RS Darurat Pulau Galang sebenarnya dibangun bukan hanya untuk penanganan COVID-19. Ini adalah proyek jangka panjang, dan barangkali karena itulah meski jauh dari episentrum dan operasionalnya tidak maksimal saat ini, RS Darurat Pulau Galang tetap dibangun.
“Nanti kalau sudah semuanya selesai baru ini akan kita alihkan pada penggunaan yang lain. Rencananya memang untuk rumah sakit penyakit-penyakit menular dan riset,” kata Presiden Joko Widodo saat meninjau RS pada 1 April lalu seperti ditulis dalam laman tersebut.
Selama sekitar 30 hari sebelum diresmikan, anggota TNI dan Polri, tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan salah satu BUMN Karya tungkus lumus menyelesaikan pembangunan. Mereka diawasi, dikejar target.
Tidak tanggung-tanggung, pembangunan ini dipantau langsung oleh Panglima TNI, Kapolri dan Menteri PUPR yang tentu melaporkan langsung kepada Presiden Jokowi. Beberapa kali pimpinan tertinggi masing-masing lembaga ini datang berkunjung di tengah proses pembangunan, memantau pengerjaan dan bersosialisasi kepada masyarakat di lingkungan proyek kerja cepat ini.
Ya, sosialisasi sebagai penenang masyarakat sekitar ini dilakukan beriringan dengan pembangunan RSKI Galang.
Beberapa hari sebelum pembangunan dimulai, tepatnya pada 5 Maret 2020 lalu, juga ada pertemuan antara warga Kecamatan Galang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dan Batam, perwakilan dari Polda Kepri dan Kodim 0316 Batam. Hadir juga Wakil Wali Kota Batam dalam pertemuan terkait rencana pembangunan RSKI di halaman Kantor Camat Kecamatan Galang itu.
Pada prosesnya, beberapa warga menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan RSKI Galang karena khawatir akan bahaya Covid-19 yang ketika itu tengah meluluhlantakan Wuhan. Juga pertimbangan terjadi gangguan stabilitas ekonomi dan sebagainya. Ada juga yang setuju dengan pertimbangan akan memudahkan bagi masyarakat local untuk mendapatkan penanganan, jika akhirnya Covid-19 sampai ke Batam dan daerah pesisir ini.
Hasil diskusi singkat tersebut, kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, akan menjadi pertimbangan apakah pembangunan RSKI Galang tetap dilanjutkan atau tidak.
Nyatanya, pembangunan itu tetap berlangsung, hanya hitungan jam saja dari diskusi itu.
Masih dari laman yang sama, dipaparkan selama sekitar 46 hari beroperasi dan menerima pasien pertama, sejak 12 April sampai 27 Mei 2020 lalu, ada 114 pasien positif Covid-19 yang menjalani perawatan di RSKI Galang. Fasilitas kesehatan ini menampung 40 pasien ABK KM Kelud yang berlayar dari Jakarta dan diutamakan untuk Pekerja Migran Indonesia yang kembali dari Malaysia dan Singapura dan terkonfrmasi positif Covid-19.
Saat itu ada 174 kasus positif di Kepri, dengan perincian sebanyak 89 orang dinyatakan sembuh dan 13 orang meninggal dunia. Sementara jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Batam berada di angka 108 kasus yang perawatan pasiennya tersebar di beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di Batam.
Buah kerja cepat, kalau tidak ingin menyebut ini proyek buru-buru ini dirasa tidak pas. Di laman itu dikatakan kalau pembangunan RSKI Galang dinilai tidak direncanakan dengan baik. Karena jauh dari episentrum penyebaran wabah yang ada di DKI Jakarta dan Jawa Timur. RSKI Galang juga hanya melayani pasien yang sangat spesifik.
“Jauh dari mana-mana, tidak strategis. Bagaimana orang mau berobat ke sana, aksesnya kan minim. “Ujung ujungnya ini [pasien] ke Wisma Atlet (Wisma Atlet adalah RS darurat pertama yang dipersiapkan pemerintah sebelum RSKI Galang).
“Ini memang ada unsur pemborosan. Rp400 miliar itu bisa bangun RS di Banten, di Jawa Tengah. Pokoknya yang enggak jauh dari ibu kota dan Jakarta. Saya kira ini benar-benar keputusan yang terlalu mendadak,” kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah dalam tulisan yang dibuat Selfie Miftahul Jannah itu.
Di laman itu juga, Bhima Yudhistira, Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa ada pemborosan anggaran dalam pembangunan RSKI Galang. Namun karena saat ini RS Darurat Pulau Galang kadung berdiri, ia menyarankan sebaiknya melakukan evaluasi. Dari sana mungkin ada anggaran yang dapat direalokasi seperti untuk “stimulus tenaga medis.” Menurutnya insentif pemerintah ke sektor kesehatan masih terlalu minim, hanya Rp75 triliun dari Rp405 triliun.
Setelah sekitar 5 bulan beroperasi dengan dana operasional ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan bantuan dari Pusat, RSKI Galang terus melayani pasien positif Covid-19, utamanya pasien dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG). Sementara pasien dengan penyakit penyerta dilayani di beberapa rumah sakit yang tersebar di beberapa kecamatan lain di Batam.
Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 Kota Batam beberapa waktu belakangan ini, daya tampung RSKI Galang perlahan menuju kondisi tidak ideal, hampir penuh. Padahal beberapa bulan sebelumnya, kondisi RSKI Galang juga terbilang tidak ideal, karena tidak terlalu banyak pasien yang dirawat di sana, mungkin kebanyakan pasien di Batam disertai penyakit penyerta.
Selain tidak pas dalam hitungan efektivitas dan ekonomis, pembangunan RSKI Galang secara teknis juga memberi dampak pada infrastruktur di sekitar kawasan yang sudah ada sebelumnya. Benar itu resiko dari pembangunan, namun seharusnya bisa diminimalisir sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sebelumnya sudah tidak nyaman dengan segala keterbatasannya.
Selain pembangunan gedung utama RSKI Galang terletak di Kampung Sijantung, Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, kebutuhan air untuk rumah sakit yang dibangun super cepat itu memanfaatkan sumber air dari DAM Rempang yang ada di Kampung Monggak, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang.
Dari jarak total sekitar 16 Kilometer antara sumber air dengan RSKI Galang, 4 Kilometer diantaranya berada di jalan kampung yang biasa digunakan masyarakat kampung Monggak dan Kampung Pasir Panjang. Jaringan pipa air yang dibangun melewati jalan tanah ini memberi dampak pada kondisi jalanan yang awalnya sudah kurang baik, menjadi semakin buruk lagi.
Jika sebelumnya beberapa ruas jalanan kampung ini becek dan berlumpur, kondisi tersebut kini semakin buruk lagi. Hampir sepanjang 4 Kilometer jalanan mengalami kerusakan, licin, becek dan berlumpur.
Sisi jalan yang ditanami pipa air tidak lagi bisa dilewati karena tanah bekas galian menjadi tidak padat seperti sebelumnya. Inilah hasil kerja cepat pembangunan RSKI di bekas kompleks pengungsian WNA Vietnam di Pulau Galang ini.
Selain bekas galian pipa yang tidak dipadatkan, pengerjaan jaringan air RSKI di lokasi ini juga menyebabkan kerusakan beberapa gorong-gorong. Akibatnya sirkulasi air yang terhenti di sisi kiri dan kanan jalan perlahan naik ke permukaan memenuhi badan jalan, membentuk aliran air baru di atas gorong-gorong yang rusak tersebut.
Jalanan utama dengan lebar yang semakin kecil, licin, berlubang dan berlumpur tak bisa dielak warga. Buah kerja cepat yang terpaksa harus diterima.
Ya Pemasangan jaringan pipa air ini hanya memakan waktu sekitar 1 minggu saja, sudah selesai pada awal Maret 2020 lalu. Seiring dengan itu, kerusakan juga mulai dirasakan masyarakat Monggak dan Pasir Panjang, sampai saat ini.
Jika pernah melintasi jalanan ini, jamak terlihat gundukan tanah yang lebih tinggi dari permukaan jalan. Ada juga sisi jalan yang justru lebih rendah dari permukaan jalan utama, retak-retak dan digenangi air. Bekas roda kendraan terperosok juga banyak terlihat, utamanya di sisi jalan yang di bawahnya ditanami jaringan pipa ini.
Kendaraan terpuruk, pengendara motor yang jatuh dan kepayahan ketika melintas dan banyak keluhan sulitnya ketika melintasi jalanan Kampung Monggak ini menjadi hal biasa. Tak banyak yang bisa dilakukan selain tetap melewatinya dengan lebih berhati-hati.
Warga Monggak sejatinya tidak berdiam diri, beberapa kali mereka bergotong-royong memperbaiki kerusakan jalan dengan alat seadanya. Menaburi lubang berlumpur dengan bebatuan kecil, membuat aliran air agar tidak terjadi genangan di badan jalan, dan perbaikan kecil lainnya.
Namun demikian, kerusakan yang terlanjur parah membuat upaya warga tidak terlihat. Butuh gerak lebih besar untuk mengatasi kerusakan besar di jalan utama bagi warga di dua kampung ini, dari hanya mengandalkan peralatan seadanya.
Hal lain yang mungkin perlu diketahui ketika pemanfaatan air DAM Rempang di Kampung Monggak untuk kebutuhan RSKI Galang ini, berkaitan dengan terjadinya kemarau panjang dan kekeringan yang diderita masyarakat Batam, utamanya masyarakat pesisir yang belum terjamah layanan air dari pemerintah. Saat itu, warga Kampung Monggak berharap akan memperoleh manfaat dari DAM yang berada sangat dekat dengan mereka, nyatanya kondisi tersebut tidak pernah terwujud.
Ada rasa kecewa ketika sumber air ini dibayangkan menjadi solusi atas kekeringan yang diderita warga kampung, justru dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Terlebih perbandingan jarak dengan kampung Monggak sangat jauh sekali, walaupun itu memang kebutuhan mendesak untuk mendukung layanan RSKI Galang.
Kecewa atas kondisi itu terasa manusiawi, karena di saat kekeringan itu warga harus berkendara jauh untuk mendapatkan air, mengambil air dari aliran kecil dari celah-celah bukit. Bergantian bersama warga yang tidak bisa lagi mengandalkan sumur-sumur mereka yang mengering.
Lebih dari itu, kekecewaan yang nampak dari warga tetap kalah dengan toleransi yang mereka berikan.
Mereka hanya mengeluh atas kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Tidak sampai mendesak, padahal pemenuhan kebutuhan dasar itu menjadi kewajiban Negara atas warganya.
Mereka geleng-gelang kepala ketika tiang listrik terpancang hanya sampai di DAM Rempang, hanya untuk memenuhi kebutuhan melancarkan suplai air. Padahal kampung mereka sampai saat ini belum teraliri listrik yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
